Surat Perjanjian Jual Beli untuk Industri Pemerintahan & BUMN

Apakah surat perjanjian jual beli di industri Pemerintahan & BUMN berbeda dari industri lain?

Format dasar Surat Perjanjian Jual Beli sama, tapi konteks bisnis berbeda. Industri Pemerintahan & BUMN (KBLI 84 (Public Administration)) sering punya kebutuhan spesifik terkait pns, bumn, lembaga pemerintah, militer, polisi. Sesuaikan field yang diperlukan saat fill form.

Apakah surat perjanjian jual beli kendaraan transfer kepemilikan?

TIDAK. Surat ini hanya bukti transaksi. Untuk transfer kepemilikan kendaraan resmi, WAJIB lanjut ke Samsat untuk: (1) balik nama BPKB, (2) update STNK atas nama pembeli, (3) bayar pajak/balik nama. Tanpa balik nama, kendaraan secara hukum masih atas nama penjual.

Apakah PPJB tanah = AJB?

TIDAK. PPJB = Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sifatnya kontrak komitmen. AJB = Akta Jual Beli, dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), itu yang membentuk transfer kepemilikan resmi. PPJB sering dipakai sebagai langkah awal (DP, cicilan), AJB di akhir saat lunas.

Apakah harus pakai notaris?

Untuk kendaraan: tidak wajib (surat di bawah tangan + materai cukup). Untuk tanah: PPJB di bawah tangan boleh, tapi AJB WAJIB di PPAT. Untuk transaksi nilai sangat besar atau berisiko, akta notaris memberi proteksi terkuat.

Pajak yang harus dibayar siapa?

Untuk kendaraan: pembeli bayar BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan). Untuk tanah: pembeli bayar BPHTB (5% dari nilai), penjual bayar PPh Final 2.5%. Cantumkan di klausul siapa yang tanggung — kalau tidak, default split sesuai aturan pajak.

Bagaimana kalau penjual tidak punya BPKB / sertifikat asli?

JANGAN BELI. Tanpa BPKB asli (kendaraan) atau Sertifikat Hak Milik asli (tanah), tidak bisa balik nama / AJB. Bisa: (a) BPKB digadaikan, (b) Tanah masih bersengketa, (c) Penjual bukan pemilik sah. Verifikasi dulu sebelum transfer uang.