PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di DKI Jakarta

Apakah ppjb (perjanjian pengikatan jual beli) di DKI Jakarta berbeda dari kota lain?

Format dokumen PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) pada dasarnya sama di seluruh Indonesia karena mengikuti standar nasional. Yang berbeda per kota: referensi UMK (di DKI Jakarta Rp Rp 5.396.760), kantor pajak/notaris/BPN setempat, dan kebijakan internal perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Beda PPJB dengan AJB?

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli): perjanjian SEMENTARA sebelum AJB. Bisa dibuat tanpa notaris. Bukan bukti kepemilikan resmi. AJB (Akta Jual Beli): dokumen FINAL pengalihan hak, WAJIB dibuat di PPAT/Notaris. Setelah AJB → balik nama sertifikat di BPN.

Apakah PPJB perlu materai?

WAJIB materai Rp 10.000 (UU 10/2020) — minimal 1 materai. Untuk perjanjian dengan nilai besar (di atas Rp 1M): ada yang kasih 2 materai (di kedua tanda tangan).

Apakah PPJB bisa di-balik nama langsung di BPN?

TIDAK. PPJB hanya pengikatan, bukan pengalihan hak. Untuk balik nama sertifikat di BPN: WAJIB AJB dari PPAT/Notaris dulu. PPJB cuma berfungsi mengikat para pihak supaya tidak mundur sebelum AJB.

Risiko hanya pakai PPJB tanpa AJB?

Banyak. Penjual masih bisa jual ke pihak lain (sertifikat masih atas nama penjual). Pembeli tidak bisa balik nama, tidak bisa apply KPR di bank lain, tidak bisa jual lagi. Selalu lanjut ke AJB segera setelah pembayaran lunas.