PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) untuk Industri Pemerintahan & BUMN

Apakah ppjb (perjanjian pengikatan jual beli) di industri Pemerintahan & BUMN berbeda dari industri lain?

Format dasar PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sama, tapi konteks bisnis berbeda. Industri Pemerintahan & BUMN (KBLI 84 (Public Administration)) sering punya kebutuhan spesifik terkait pns, bumn, lembaga pemerintah, militer, polisi. Sesuaikan field yang diperlukan saat fill form.

Beda PPJB dengan AJB?

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli): perjanjian SEMENTARA sebelum AJB. Bisa dibuat tanpa notaris. Bukan bukti kepemilikan resmi. AJB (Akta Jual Beli): dokumen FINAL pengalihan hak, WAJIB dibuat di PPAT/Notaris. Setelah AJB → balik nama sertifikat di BPN.

Apakah PPJB perlu materai?

WAJIB materai Rp 10.000 (UU 10/2020) — minimal 1 materai. Untuk perjanjian dengan nilai besar (di atas Rp 1M): ada yang kasih 2 materai (di kedua tanda tangan).

Apakah PPJB bisa di-balik nama langsung di BPN?

TIDAK. PPJB hanya pengikatan, bukan pengalihan hak. Untuk balik nama sertifikat di BPN: WAJIB AJB dari PPAT/Notaris dulu. PPJB cuma berfungsi mengikat para pihak supaya tidak mundur sebelum AJB.

Risiko hanya pakai PPJB tanpa AJB?

Banyak. Penjual masih bisa jual ke pihak lain (sertifikat masih atas nama penjual). Pembeli tidak bisa balik nama, tidak bisa apply KPR di bank lain, tidak bisa jual lagi. Selalu lanjut ke AJB segera setelah pembayaran lunas.