Surat Perjanjian Sewa untuk Industri Pemerintahan & BUMN

Apakah surat perjanjian sewa di industri Pemerintahan & BUMN berbeda dari industri lain?

Format dasar Surat Perjanjian Sewa sama, tapi konteks bisnis berbeda. Industri Pemerintahan & BUMN (KBLI 84 (Public Administration)) sering punya kebutuhan spesifik terkait pns, bumn, lembaga pemerintah, militer, polisi. Sesuaikan field yang diperlukan saat fill form.

Apakah perjanjian sewa harus pakai materai?

Sangat dianjurkan. UU 10/2020 mewajibkan materai untuk perjanjian / kontrak. Materai Rp 10.000 di setiap tanda tangan (pemilik & penyewa) untuk kekuatan pembuktian di pengadilan kalau ada sengketa.

Apakah perlu notaris untuk perjanjian sewa?

Tidak wajib. Perjanjian di bawah tangan dengan materai sudah sah. Notarisasi dianjurkan untuk: (1) sewa nilai >Rp 100jt/tahun, (2) sewa jangka panjang >5 tahun, (3) sewa untuk kegiatan komersial besar. Notaris bikin akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau akta notaris penuh.

Bagaimana kalau penyewa terlambat bayar?

Cantumkan klausul denda keterlambatan di perjanjian (umum: 1-2% per bulan dari tagihan). Kalau >2 bulan menunggak: pemilik berhak tegur tertulis, lalu pengakhiran sepihak (sesuai pasal pengakhiran perjanjian).

Apa yang terjadi pada deposit setelah sewa selesai?

Deposit dikembalikan dalam 7-14 hari setelah serah terima properti, dipotong: (a) biaya kerusakan akibat penyewa, (b) tagihan utilitas yang belum dibayar, (c) biaya pembersihan kalau properti ditinggal kotor. Lampirkan checklist kondisi properti saat awal sewa untuk reference.

Bisa perjanjian sewa diakhiri lebih awal?

Bisa, dengan kesepakatan kedua pihak. Cantumkan klausul: (a) syarat pengakhiran lebih awal (misal: notice 1-3 bulan), (b) konsekuensi finansial (apakah uang sewa yang sudah dibayar dikembalikan? Apakah ada penalti?), (c) prosedur serah terima. Untuk pengakhiran sepihak tanpa kesepakatan, pihak yang dirugikan bisa tuntut ganti rugi.