Surat Kuasa di DKI Jakarta
Generator surat kuasa format Indonesia khusus untuk wilayah DKI Jakarta, DKI Jakarta. Pusat bisnis & keuangan Indonesia, kantor pusat mayoritas bank & multifinance besar.
Surat pemberian kuasa untuk mewakili dalam mengurus dokumen, transaksi, atau urusan tertentu. Cocok dipakai di wilayah DKI Jakarta (DKI Jakarta) dan sekitarnya. Pusat bisnis & keuangan Indonesia, kantor pusat mayoritas bank & multifinance besar.
Preview PDF
Update otomatis 600ms setelah Anda berhenti mengetik
Memuat preview...
Pertanyaan untuk wilayah DKI Jakarta
Apakah surat kuasa di DKI Jakarta berbeda dari kota lain?
Format dokumen Surat Kuasa pada dasarnya sama di seluruh Indonesia karena mengikuti standar nasional. Yang berbeda per kota: referensi UMK (di DKI Jakarta Rp Rp 5.396.760), kantor pajak/notaris/BPN setempat, dan kebijakan internal perusahaan di wilayah DKI Jakarta.
Apakah surat kuasa harus pakai materai?
Surat kuasa khusus (yang berkaitan dengan transaksi finansial atau hukum) wajib materai Rp 10.000. Surat kuasa umum (administratif sederhana) tidak wajib tapi sangat dianjurkan untuk memperkuat kekuatan pembuktian.
Apakah penerima kuasa bisa men-sub-kuasakan ke orang lain?
Tidak, kecuali secara eksplisit dinyatakan dalam surat kuasa bahwa penerima boleh men-sub-kuasakan. Default: kuasa bersifat personal — hanya penerima yang disebut yang berhak bertindak.
Berapa lama surat kuasa berlaku?
Sesuai yang dicantumkan di surat. Kalau tidak disebutkan: berlaku sampai tujuan kuasa selesai (misal: dokumen sudah diambil) atau dicabut oleh pemberi kuasa secara tertulis.
Apakah perlu KTP asli atau cukup fotokopi?
Sebagian besar instansi minta fotokopi KTP pemberi & penerima dilampirkan. Untuk transaksi nilai besar (perbankan), kadang minta KTP asli untuk verifikasi. Cek persyaratan instansi tujuan.
Bisa cabut surat kuasa setelah diserahkan?
Bisa. Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa kapan saja dengan membuat 'Surat Pencabutan Kuasa' dan menyerahkan ke pihak yang tahu (instansi tujuan + penerima kuasa). Kuasa otomatis tidak berlaku setelah pencabutan diketahui pihak terkait.