Surat Peringatan (SP1/SP2/SP3) di DKI Jakarta

Apakah surat peringatan (sp1/sp2/sp3) di DKI Jakarta berbeda dari kota lain?

Format dokumen Surat Peringatan (SP1/SP2/SP3) pada dasarnya sama di seluruh Indonesia karena mengikuti standar nasional. Yang berbeda per kota: referensi UMK (di DKI Jakarta Rp Rp 5.396.760), kantor pajak/notaris/BPN setempat, dan kebijakan internal perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Apa fungsi SP dalam ketenagakerjaan?

SP (Surat Peringatan) adalah dokumen formal untuk: (1) Memberi tahu karyawan secara tertulis tentang pelanggaran, (2) Memberi kesempatan perbaikan, (3) Membentuk paper trail untuk procedure PHK kalau perlu. Per PP 35/2021, SP wajib eskalasi (SP1 → SP2 → SP3) sebelum PHK karyawan PKWTT.

Berapa lama SP berlaku?

Sesuai PP 35/2021: SP berlaku 6 (enam) bulan. Setelah 6 bulan tanpa pelanggaran, SP otomatis tidak berlaku. Tapi kalau ada pelanggaran baru di dalam 6 bulan, perusahaan boleh terbit SP tingkat berikutnya.

Apakah harus selalu eskalasi SP1 → SP2 → SP3?

Untuk pelanggaran ringan: ya, wajib bertahap. Untuk pelanggaran berat (kekerasan, korupsi, sabotase, narkoba di tempat kerja, dll yang termasuk "pelanggaran berat" per UU): perusahaan boleh langsung PHK tanpa SP, tapi tetap dengan procedure (bukti, mediasi, PHI kalau sengketa).

Karyawan boleh menolak tanda tangan SP?

Boleh. Penolakan tanda tangan tidak menghapus efek SP — perusahaan tetap bisa lanjutkan procedure dengan mencatat "menolak tanda tangan" + saksi dari HR/atasan langsung. SP tetap valid sebagai bukti tertulis.

Apakah SP bisa di-cabut?

Bisa, kalau setelah review ternyata pelanggaran tidak terbukti atau ada salah procedure. Pencabutan harus tertulis dengan surat formal dari perusahaan.