Struk Pembayaran (Receipt) untuk Industri Pemerintahan & BUMN

Apakah struk pembayaran (receipt) di industri Pemerintahan & BUMN berbeda dari industri lain?

Format dasar Struk Pembayaran (Receipt) sama, tapi konteks bisnis berbeda. Industri Pemerintahan & BUMN (KBLI 84 (Public Administration)) sering punya kebutuhan spesifik terkait pns, bumn, lembaga pemerintah, militer, polisi. Sesuaikan field yang diperlukan saat fill form.

Apakah struk pembayaran harus pakai materai?

Tidak wajib. Materai hanya wajib untuk transaksi >Rp 5jt sesuai UU 10/2020 (umumnya pakai kwitansi, bukan struk). Struk untuk transaksi harian UMKM (Rp 5K-500K) tidak butuh materai.

Apa beda struk dengan kwitansi?

Struk = bukti transaksi sederhana, format ringkas (thermal/A6), untuk transaksi harian. Kwitansi = bukti pembayaran formal, format A4/A5, biasanya untuk transaksi nilai menengah-besar (>Rp 1jt) atau transaksi yang butuh dokumentasi resmi.

Apakah struk perlu nomor urut?

Disarankan untuk pembukuan UMKM. Format umum: STR-001, STR-002, dst per hari, atau STR/[YYMMDD]/[001]. Membantu rekonsiliasi pajak & inventory tracking.

Bisa struk dipakai untuk klaim expense reimbursement?

Ya, untuk transaksi kecil. Tapi untuk klaim corporate (>Rp 500K-1jt), HR/finance biasanya minta kwitansi/invoice formal dengan nama perusahaan customer. Struk OK untuk personal expense atau petty cash.