Invoice / Tagihan untuk Industri Pemerintahan & BUMN

Apakah invoice / tagihan di industri Pemerintahan & BUMN berbeda dari industri lain?

Format dasar Invoice / Tagihan sama, tapi konteks bisnis berbeda. Industri Pemerintahan & BUMN (KBLI 84 (Public Administration)) sering punya kebutuhan spesifik terkait pns, bumn, lembaga pemerintah, militer, polisi. Sesuaikan field yang diperlukan saat fill form.

Berapa rate PPN saat ini?

PPN saat ini adalah 11% sesuai UU HPP 2022. Per Januari 2025, PPN naik menjadi 12% (verifikasi rate terbaru). Hanya wajib pungut & setor kalau Anda PKP (Pengusaha Kena Pajak — omzet >Rp 4.8 miliar/tahun).

Kapan harus pakai PPh 23?

PPh 23 dipotong oleh customer atas tagihan jasa (bukan barang) ke vendor. Rate: 2% untuk vendor PKP, 4% untuk non-PKP. Customer yang potong, bukan vendor. Kalau customer Anda berstatus pemotong (perusahaan, instansi), mereka akan transfer NET (tagihan dikurangi PPh 23) dan kasih bukti potong.

Apakah invoice harus pakai materai?

Tidak. Invoice = tagihan, materai dipakai di kwitansi (bukti pembayaran sudah diterima) untuk transaksi >Rp 5 juta sesuai UU 10/2020.

Bedanya invoice dengan Faktur Pajak?

Invoice = catatan transaksi internal, format bebas. Faktur Pajak = dokumen resmi DJP yang wajib untuk PKP, dibuat di sistem e-Faktur DJP, dengan format & nomor seri resmi. Invoice TIDAK bisa replace Faktur Pajak. Untuk PKP: terbitkan keduanya (Invoice untuk billing, Faktur Pajak untuk PPN reporting).

Apa nomor invoice yang baik?

Format umum: prefix + tahun + bulan + nomor urut. Contoh: INV/2026/05/001 atau INV-202605-001 atau 2026-05-001. Yang penting: konsisten, sortable secara kronologis, dan unique (tidak duplikasi). Untuk freelancer: bisa pakai counter sederhana.